04 Desember 2017

TANTANGAN, MASALAH DAN SOLUSI PERLINDUNGAN ANAK

PENDAHULUAN
Anak adalah titipan Tuhan yang harus dilindungi, agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa. Anak bukan orang dewasa ukuran kecil, tetapi seorang manusia yang tumbuh dan berkembang mencapai kedewasaan sampai berumur 18 tahun termasuk anak dalam kandungan. Mereka memiliki posisi strategis karena jumlahnya 34 persen dari total penduduk Indonesia.

Negara mempunyai tugas dan tanggung jawab yang penting dalam mendorong perlindungan dan pengawasan anak, agar tidak terjadi kekerasan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kemudian, masyarakat juga mempunyai peran penting dalam perlindungan dan pengawasan anak-anak. Agar segala kegiatan anak-anak dan hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dapat terpenuhi. Serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi di sekitar tempat tinggalnya. Disamping itu, Keluarga mempunyai peran penting dalam perlindungan anak.

Berdasarkan data kekerasan anak yang diambil dari http://thetanjungpuratimes.com per 31 Desember 2016, Kasus kekerasan terhadap “Sepanjang tahun 2016 saja, jumlah kasus yang diterima KPAID Kalbar sebanyak 88 kasus, 94,57% diantaranya bisa terselesaikan, sisanya 5,43 persen masih dalam proses penyelesaian. Pengaduan kasus anak lima tahun terakhir sampai tahun 2016 cendrung meningkat. Pada tahun 2011 sebanyak 39 kasus, tahun 2012 berjumlah 55 kasus, tahun 2013 ada 56 kasus. Sementara pada tahun 2014 jumlah pengaduan masih meningkat yaitu 83 kasus, tahun 2015 juga mengalami peningkatan menjadi 106 kasus, sedagkan tahun 2016 ada 88 kasus. Untuk itu, perlu adanya tindakan yang terintegrasi dengan semua instansi / lembaga dan semua lapisan di masyarakat. Serta untuk pelaksana kegiatan perlu dukungan tenaga yang handal dan profesional.


TANTANGAN PERLINDUNGAN ANAK
Ada beberapa hal yang menjadi tantangan terkait dengan perlindungan anak kedepan, diantaranya :
1. Pendataan dan pemantauan anak serta kondisi geografis Koordinasi lintas sektor di pemerintahan sampai ketingkatan yang paling bawah, mempunyai pengaruh dalam hal pendataan dan pemantauan anak-anak dari tindak kekerasan, anak berkebutuhan khusus dan ekspolitasi anak. Diperlukan kualitas dan kuantitas tenaga kerja pendataan dan pemantaauan. Ditambah lagi kondisi geografis yang relatif sulit dan jauh, kesiapan fisik tenaga pendata dan pemantau agar anak-anak yang dipedalaman dapat terdata dan terpantau.

2. Orang tua dan pola asuh anak Seiring dengan kesibukan orang tua ditempat kerja, bisa berdampak pada pola asuh anak yang buruk. Anak bisa mejadi diluar kontrol orang tua terhadap apa yang dikonsumsinya untuk pemenuhan gizi dan anak rawan berprilaku melanggar hukum seperti : pergaulan bebas dan merokok serta menggunakan obat-obatan terlarang (NAPZA). Sehingga orang tua anak perlu menjadi perhatian serius

3. Media sosial Kebebasan media sosial sekarang ini, disatu sisi bisa mempermudah komunikasi dan bisa menambah pengetahuan. Namun disisi lain, media sosial yang ada bisa menjadi masalah karena kurangnya atau bahkan tidak adanya lembaga sensor. Sehingga dikuatirkan anak-anak bisa dengan mudah mencontoh apa yang dilihat dimedia sosial, baik perilaku kekerasan maupun pornografi. Untuk itu, perlu tindakan yang tegas terhadap lembaga/perseorang yang menyiarkan dan penguatan di lembaga sensor negara.

4. Kemiskinan Ekonomi keluarga cukup berperan penting dalam tumbuh-kembang anak, baik itu pada pemenuhan gizi, maupun eksploitasi anak untuk bekerja. Peningkatan ekonomi kelaurga perlu kerjasama lintar sektor atau instansi terkait, sehingga ada perbaikan ekonomi keluarga.

5. Pelibatan Anak berkampanye Pesta demokrasi baik PILKADA, PILPRES dan Pemilihan Legislatif sebentar lagi di Kalimantan Barat, walaupun sudah ada aturan tentang berkampanye. Namun dikuatirkan akan terjadi pelanggaran dengan melibatkan anak-anak dalam aktivitas berkampanye oleh para pendukung. Untuk itu, perlu adanya komitmen bersama dengan partai politik maupun pasangan calon, agar tidak melibatkan anak-anak dalam aktivitas berkamanye.

6. Penerapan UU Perlindungan Anak Masih kurangnya jumlah personil dan diperlukan tenaga yang handal dan profesional dalam pelaksanaan UU Perlindungan Anak. Juga diperlukan kemampuan berkoordinasi dengan lembaga lintas sektor/instansi, sehingga pelaksanaan pelayanan dan penerapan UU Perlindungan Anak dapat berjalan dengan baik.

MASALAH PERLINDUNGAN ANAK
Berbagai permasalahan terkait dengan perlindungan anak, diantaranya :
1. Pemenuhan Hak Sipil Akta kelahiran merupakan hak dasar setiap anak yaitu hak atas pengakuan sah suatu negara terhadap keberadaannya. Basis hak ini tidak hanya berdasarkan pertimbangan status kewarganegaraan, tetapi terkait erat dengan pendataan dan aspek proteksi berlangsungnya tumbuh kembang anak dalam setiap fase perkembangan.

2. Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Pengasuhan alternatif di dominasi oleh kasus-kasus yang berakar dari kerentanan keluarga baik rentan secara ekonomi, sosial, kemasyarakatan dan religiusitas keagamaan, misalnya : 1). Penelantaran 2). Perebutan Hak Kuasa Asuh Anak, 3). Angka perkawinan dini masih tinggi, 4). Perwalian dan Pengangkatan Anak. 5). Rendahnya Kualitas Lembaga Pengasuhan Alternatif.

3. Kesehatan Dan Kesejahteraan Dasar Persoalan dibidang kesehatan dan kesejahteraan dasar pada anak-anak, mulai dari 1). Gizi Buruk, 2). Pelayanan kesehatan yang masih rendah, 3). Anak korban Narkoba dan HIV/AIDS, 4). Rokok dikalangan anak dan remaja meningkat terus setiap tahunnya, 5). Pemberian ASI pada bayi masih rendah.

4. Pendidikan Minimnya sarana dan prasarana pendidikan, masih banyak ditemukan sekolah dengan kondisi bangunan tidak layak pakai dan minim sarana serta prasarana pendukung lainnya. Faktor geografis menjadi sebab sulitnya penyebaran layanan pendidikan yang baik, seperti di daerah terpencil dan pedalaman masih memiliki akses yang kurang terhadap pendidikan. Kemudian, kesadaran orang tua masih rendah, untuk pendidikan anak. Hal ini disebabkan oleh Rendahnya tingkat pendidikan orangtua. Ditambah lagi tuntutan ekonomi menjadikan orang tua lebih senang jika anaknya ikut membantu menopang kebutuhan ekonomi keluarga disbanding harus duduk manis di sekolah.

Ujian Nasional (UN) juga telah menjelma menjadi bentuk kekerasan psikis terhadap anak. Tidak sedikit anak yang stress, jatuh sakit, bahkan bunuh diri saat menghadapi UN. Kekerasan dilingkungan pendidikan, seperti MOS dan tawuran antar pelajar, walaupun beberapa tahun terakhir di Kalimantan Barat ini jarang terjadi. Namun ini perlu juga menjadi perhatian bersama, agar nanti smakin lebih baik lagi.

5. Perlindungan Khusus - Pornografi dan kekerasan seksual sangat rawan terhadap anak-anak, apalagi sekarang ini media sosial banyak menayangkan pornografi, karena masa anak-anak sulit dihapus dari memorinya. Sehingga dapat mengganggu tumbuh kembang anak, khususnya perusakan terhadap sistem hormonal dalam tubuh anak. Sering kali akan-anak ada keinginan atau menirukan adegan yang ada dalam gambar/video tersebut. Dan akhirnya sering melakukan tindak kriminalitas dalam masyarakat seperti pelecehan seks, perkosaan, maupun eksploitasi seks bermotifkan ekonomi. - Trafficking (Perdagangan Manusia). Kerja Paksa Seks & Eksploitasi seks; Pembantu Rumah Tangga (PRT), buruk pekerja anak di pabrik, restoran, industri cottage, atau toko kecil; Penari, Penghibur & Pertukaran Budaya; Pengantin Pesanan; trafficking/penjualan Bayi; Eksploitasi Organ Tubuh, Pengambilan bagian organ tubuh untuk anak di jual.

SOLUSI PERLINDUNGAN ANAK
Ada beberapa solusi untuk perlindungan anak di Kalimantan Barat, diantaranya :
1. Pemerintahan (Eksekutif), Legislatif juga Yudikatif memberi dukungan serius, berupa : desakan politik, penciptaan anggaran pelaksanaan UU Perlindungan anak, dan hukum yang peka terhadap perlindungan anak mutlak diperlukan.

2. Sosialisasi dan diseminasi UU Perlindungan Anak di tengah masyarakat dan keluarga termasuk usaha dan penegak hukum harus terus ditingkatkan. Melalui itu diharapkan para pihak sadar dan dapat meningkatkan perlindungan bagi anak dan menghindari pelanggaran terhadap hak anak karena bertentangan dengan hukum yang berlaku.

3. Mengoptimalkan rangkaian pelayanan perlindungan anak di tingkat masyarakat dimulai dari pencegahan primer dan sekunder, sampai layanan penanganan tersier. Layanan pencegahan primer bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat secara menyeluruh dalam pengasuhan anak dan memastikan keselamatan mereka. Layanan ini meliputi kegiatan-kegiatan yang mengubah sikap dan perilaku, memperkuat keterampilan orangtua, dan menyadarkan masyarakat tentang dampak yang tidak diinginkan dari kekerasan terhadap anak.

Layanan pencegahan sekunder atau layanan intervensi dini difokuskan pada keluarga dan anak-anak yang beresiko, dilakukan dengan mengubah keadaan sebelum perilaku kekerasan menimbulkan dampak buruk secara nyata terhadap anak-anak, misalnya melalui konseling dan mediasi keluarga serta pemberdayaan ekonomi. Intervensi tersier menangani situasi dimana anak sudah dalam keadaan krisis sebagai akibat kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran, atau tindakan-tindakan buruk lainnya.

4. Peningkatan kapasitas pemantauan dan sistem data. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten perlu mengembangkan seperangkat indikator yang disepakati, standar terkait dan pendekatan pengukuran kekerasan terhadap anak. Sehingga ada data yang akurat dan menjadi bahan untuk membuat rencana strategis dalam pencegahan dan penangganan kekerasan terhadap anak.

5. Kegiatan bersama antar anak-anak, seperti Jambore atau pelatihan-pelatihan anak-anak, mulai tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi perlu dilakukan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anak-anak terhadap hak-haknya, meningkatkan interaksi anak-anak dari berbagai kalangan dan memberikan peringatan dini terhadap potensi kekerasan terhadap anak-anak.

07 Juli 2016

PENDAMPINGAN USAHA PRODUKTIF

Pendampingan usaha adalah salah satu upaya, agar lembaga usaha yang ada mampu bersaing dan bertumbuh-kembang menjadi lembaga usaha yang mandiri dan profesional. Sehingga meningkatnya pendapatan masyarakat dan mampu terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat. Selama ini, banyak sekali lembaga usaha baik itu Koperasi maupun Usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) ‘bermodalkan’ nekat. Artinya, lembaga usaha yang didirikan tanpa persiapan manajemen yang baik. Sehingga dalam waktu yang singkat pula, seringkali lembaga usaha yang didirikan dengan susah payah berakhir dengan kerugian dan kebangkrutan.
 
Berdasarkan pengamatan selama ini, ada beberapa persoalan mendasar yang perlu dibenahi pada sebuah lembaga usaha pemula koperasi dan UMKM, diantaranya :
1. Kelembagaan usaha
Banyak sekali lembaga usaha pemula tempat usahanya sewa dan berpindah-pindah, bahkan ada yang di rumah tempat tinggal pengelolanya serta tidak terdaftar pada sebuah lembaga hukum atau instansi terkait. Pada hal, pada sebuah lembaga usaha yang profesional memerlukan tempat usaha dan struktur kepengurusan yang jelas serta mempunyai pola kebijakan lembaga. Ini bertujuan memudahkan berkoordinasi dan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan instansi lainnya.
 
2. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia yang handal pada sebuah lembaga usaha dapat menciptakan kinerja karyawan yang efektif dan efesien. Sumber daya manusia ini mulai dari pemetaan kebutuhan tenaga kerja, keahlian yang diperlukan, dan mekanisme perekrutan dan sistem pengajian. Sehingga lembaga usaha dapat berjalan dengan baik dan lancar.
 
3. Modal Usaha
Selama ini modal lembaga usaha masih kecil dan tergolong pas-pasan, bahkan ada yang melakukan pinjaman pada pihak ketiga. Modal usaha adalah salah satu motor penggerak lembaga usaha, sehingga perlu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta melakukan evaluasi kembali terhadap usaha yang telah dilaksanakan. Mulai dari segi administrasinya (pencatatan uang masuk dan keluar), mekanisme permodalan (pinjaman dengan pihak ketiga) dan sistem pembayaran.
 
4. Informasi dan Teknologi Usaha
Penerapan informasi dan teknologi pada sebuah lembaga usaha sudah menjadi hal yang penting sekarang ini, agar kenal dan mampu bersaing dengan produk luar. Dengan penerapan teknologi informasi bisa memudahkan pengerjaan produk dan promosi hasil usaha. Mulai dari packing, promosi pemasaran melalui media sosial, dan cara pembayaran online.
5. Mutu Produk
Mutu produk yang dihasilkan harus bisa memenuhi keinginan masyarakat, agar bisa laku terjual dipasaran. Salah satu contoh misalnya, produk makanan. Agar ada kepercayaan masyarakat luas akan produk yang ada, maka produk tersebut harus sudah terdaftar di BP-POM. Yang perlu didampingi adalah bagaimana cara masyarakat bisa melakukan pendaftaran akan hasil produknya.
 
6. Pengembangan Jaringan
Pemasaran Lembaga usaha yang sudah mandiri biasanya tingkat produksinya sudah melebihi kebutuhan masyarakat yang ada disekitarnya, sehingga memerlukan lokasi pemasaran baru. Disinilah diperlukan pengembangan jaringan yang melingkupi : Penggunaan alat transportasi, perwakilan/agen diwilayah baru, bahkan perizinan dengan instansi terkait. 
 
Dari pengalaman yang ada selama ini, lembaga usaha seperti Koperasi dan UMKM yang ada, perlu ada pendampingan serius mulai dari legalitas lembaga, permodalan, kualitas SDM, kualitas produk dan teknologi informasi serta pengembangan jaringan pemasaran. Agar mampu mandiri dan menggurangi pengangguran serta bersaing dalam ‘cancah’ perdagangan bebas MEA saat ini.

28 Mei 2016

GENERASI SEHAT CERDAS

ASPEK KESEHATAN
Untuk mencetak generasi penerus yang sehat dan cerdas sangat ditentukan oleh kualitas perhatian orang tua terutama pada ibunya, serta pada bayi dan balita. Alasanya bahwa pada periode 1000 hari pertama kehidupan yaitu ketika janin berusia 270 hari dalam kandungan dan bayi berusia 730 hari setelah lahir merupakan periode emas (golden periode). Disebut sebagai periode emas karena pada masa ini terjadi pembentukan sel tubuh dengan pesat diantaranya pembentukan sel otak dan perkembangan unsur kecerdasan seperti pendengaran, penglihatan, kontrol emosi, kebiasaan untuk merespon, kemampuan bahasa, pengenalan simbol, kepandaian bersosialisasi, dan pengenalan angka. Perhatikan gambar diagram ukuran kecerdasan.

Pada gambar terlihat perkembangan beberapa ketrampilan pembentuk kecerdasan seperti pengenalan angka, kepandaian bersosialisasi, pengenalan simbol dan lainya berkembang dengan pesat sejak lahir hingga puncaknya pada umur 2 tahun (24 bulan). Setelah umur 2 tahun mulai ada penurunan kecepatan perkembangan kepandaian. Sering pada periode ini disebut sebagai masa kritis, karena kegagalan pertumbuhan pada periode ini bersifat permanen, artinya tidak dapat diperbaiki lagi.

Secara alami, fisik wanita harus berperan melakukan proses reproduksi, dimana terdapat sejumlah permasalahan yang berisko pada kematian dapat terjadi pada proses ini.

Fisik bayi  dan balita sedang  dalam masa pertumbuhan sehingga fungsi tubuh belum bekerja optimal. Kondisi ini rentan terhadap perubahan lingkungan yang tidak baik.

Pada aspek sosial  budaya  dibeberapa daerah, keberadaan wanita dan anak-anak pada posisi lemah; dimana sering tidak memiliki hak untuk membuat keputusan. Diantaranya hak memilih untuk mendapatkan layanan kesehatan agar jiwanya terselamatkan. Sebagai contoh disuatu daerah ada budaya ketika  menentukan ibu hamil harus dirujuk ke rumah sakit harus diputuskan oleh tetua adat atau orang tertua dalam keluarga besar tersebut. Si Ibu hamil yang sedang menderita tidak punya hak untuk menentukan untuk segera bisa dibawa ke rumah sakit.

Pada keluarga miskin keberadaan ibu dan anak biasanya adalah yang paling menderita, dibandingkan dari si-ayah sebagai kepala keluarga, sehingga hampir tidak bisa mendapatkan pemenuhan kebutuhan yang memadai.

ASPEK PENDIDIKAN
Kemudian dari segi Pendidikan, dalam HAM dan UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,berhak mendapat pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan tehnologi seni dan budaya, untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Kemiskinan karena tingkat pendidikan orang tua rendah merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan keterlantaran pemenuhan hak anak dalam bidang pendidikan formal sehingga anak mengalami putus sekolah. Banyak sekali Faktor yang menjadi penyebab anak mengalami putus sekolah, diantaranya yang berasal dari dalam diri anak putus sekolah disebabkan karena malas untuk pergi sekolah karena merasa minder, tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekolahnya, sering dicemoohkan karena tidak mampu membayar kewajiban biaya sekolah.

Ketidakmampuan ekonomi keluarga dalam menopang biaya pendidikan yang berdampak terhadap masalah psikologi anak sehingga anak tidak bisa bersosialisasi dengan baik dalam pergaulan dengan teman sekolahnya. Keadaan status ekonomi keluarga  miskin cenderung timbul berbagai masalah yang berkaitan dengan pembiayaan hidup anak, sehingga anak sering dilibatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga merasa terbebani dengan masalah ekonomi ini sehingga mengganggu kegiatan belajar dan kesulitan mengikuti pelajaran.

Ada beberapa Identifikasi masalah dan solusinya untuk mengatasi masalah anak belum sekolah dan mengatasi anak putus sekolah.
No
Masalah
Solusi
1
Sekolah terlalu jauh
ü  Bantuan/subsidi biaya transportasi ke sekolah
ü  Penyediaan angkutan pedesaan untuk antar jemput anak sekolah
ü  Orang tua bersukarela sebagai kelompok pengawal yang menyertai anaknya ke sekolah
ü  Penyediaan asrama atau tempat tinggal bagi para siswa yang tinggal jauh dari Sekolah
ü  Membuat sekolah penyetaraan di desa seperti; SMP terbuka, kelas jarak jauh
2
Orang tua tidak mampu menyekolahkan
ü  Sosialisasi atau penyuluhan yang intensif untuk membangun kesadaran orang tua atau masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan merupakan hak dari setiap anak
ü  Perubahan periode pembayaran biaya sekolah, misalnya bisa diangsur, memberikan keringanan
ü  Beasiswa pendidikan, pembayaran biaya siswa yang tertunggak
ü  Penyediaan buku-buku pelajaran dan peralatan sekolah
ü  Kebijaksanaan seragam sekolah  yang lebih fleksibel, misalnya
ü  Jumlah seragam yang diperlukan dievaluasi kembali
ü  Memberikan subsidi seragam bagi anak-anak dari keluarga miskin
ü  Mengusahakan seragam dari pakaian bekas yang masih layak pakai
3
Anak harus bantu orang tua di rumah atau bekerja
ü Beasiswa/subsidi bagi anak anak yang telah menyelesaikan SD untuk meneruskan ke SMP
ü Jika memang menjadi kebiasaan di masyarakat, maka kalender akademik bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada, misalnya jam sekolah disesuaikan
4
Anak sering sakit
ü Pemberian makanan tambahan yang bergizi kepada siswa
ü Mengadakan pemeriksaan kesehatan siswa secara berkala. Namun sebelumnya perlu diidentifikasi masalah kesehatan apa yang dialami, untuk menentukan jenis pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan. Pemeriksaan kesehatan yang sering dilakukan biasanya terkait penyakit mata, gigi, pendengaran dan cacingan
ü Membiasakan hidup bersih dan sehat
ü Membuat lingkungan rumah yang bersih dan sehat
5
Tidak ada guru di sekolah
ü Para anggota komite sekolah, orang tua dan pengawas sekolah harus melakukan respon aktif terhadap hal ini dengan memberikan teguran akan kewajiban dari seorang guru **
ü Mengontrak guru honorer
ü Para orang tua yang mempunyai kompetensi mengajar bisa menjadi guru sukarelawan di kelas
6
Perkawinan dan kehamilan dini (usia muda)
ü Sosialisasi atau penyuluhan yang intensif atau gencar terhadap pentingnya pendidikan bagi masa depan anak

DONASI

MOHON DUKUNGAN ANDA, SILAHKAN SALURKAN KE REKENING BANK BCA No. : 88 55 127 462 AN. ATENG Berapapun sumbangan Anda, sangat berarti. Terima Kasih

BITCOIN

MY ACTIVITY